Koranaspirasi.com | Lampung Selatan – Membayar Pajak sejatinya merupakan kewajiban setiap warga negara. Namun, kewajiban tersebut semestinya tidak menjadi beban tambahan hanya karena persoalan jarak, biaya transportasi, maupun rumitnya akses pelayanan.
Prinsip itulah yang kini mulai diwujudkan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui pendekatan pelayanan publik yang lebih dekat, mudah, dan terintegrasi.
Kehadiran Samsat Digital Drive Thru dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini Natar menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memangkas jarak antara masyarakat dengan pusat-pusat pelayanan pemerintahan.
Dua fasilitas tersebut sekaligus menjadi kado istimewa Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Kabupaten Lampung Selatan yang dipersembahkan Bupati Radityo Egi Pratama bagi masyarakat.
peresmian kedua fasilitas pelayanan itu dilakukan langsung oleh Bupati Egi di Kantor Kecamatan Natar, Rabu 18 November 2026.
Bukan sekedar menambah bangunan atau menghadirkan fasilitas baru, langkah ini membawa pesan penting tentang bagaimana pemerintah seharusnya memperlakukan masyarakat, terutama mereka yang datang untuk memenuhi kewajiban administrasi dan perpajakan.
Bagi warga di wilayah utara Lampung Selatan, kehadiran pelayanan tersebut menjadi angin segar. Masyarakat dari lima kecamatan, yakni Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Merbau Mataram, kini memiliki akses yang lebih dekat untuk memperoleh berbagai layanan pemerintahan.
Potensi masyarakat yang dapat menerima manfaat dari fasilitas tersebut diperkirakan mencapai sekitar satu juta jiwa.
Bupati Radityo Egi Pratama menilai, pemerintah tidak seharusnya membiarkan masyarakat mengeluarkan pengorbanan besar hanya untuk menunaikan kewajibannya.
Menurutnya, pelayanan publik harus dibangun dengan perspektif kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata mengikuti kebiasaan dan pola kerja birokrasi.
“Ini menjadi sebuah dilema. Saya sebagai bupati melihat masyarakat saya harus berkorban sedemikian besar biayanya pada saat mereka ingin menunaikan kewajiban. Nah, ini yang menjadi pola pikir yang ingin saya ubah. Masyarakat ingin menunaikan kewajiban, tetapi bukannya dipermudah, malah lebih seringnya mungkin dibiarkan,” ujar Egi.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa kemudahan pelayanan merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah. (Slh)











