PRINGSEWU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu resmi menetapkan dan menahan HI, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pringsewu, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah LPTQ tahun 2022. HI, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Ketua Umum LPTQ Kabupaten Pringsewu periode 2020-2025, diduga menyalahgunakan kewenangannya hingga merugikan keuangan negara.
Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah penyidik Kejari Pringsewu melakukan pemeriksaan terhadap HI pada Kamis, 30 Januari 2025, mulai pukul 09.30 WIB hingga 11.30 WIB. Berdasarkan hasil penyelidikan dan ekspose perkara, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan HI sebagai tersangka.
Surat Perintah Penetapan Tersangka telah diterbitkan dengan Nomor: Tap-01/L.8.20/Fd.2/01/2025 pada tanggal 30 Januari 2025. HI disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebagai langkah hukum lebih lanjut, penyidik Kejari Pringsewu langsung menahan HI di Rutan Kota Agung selama 20 hari ke depan. Penahanan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif dan subjektif sesuai Pasal 21 KUHAP.
Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu menegaskan bahwa proses hukum terhadap HI dilakukan secara profesional dan transparan tanpa pandang bulu.
“Kami berkomitmen untuk menegakkan hukum secara adil dan tidak akan tebang pilih dalam memberantas tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Dengan penahanan ini, Kejari Pringsewu menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum, termasuk pejabat daerah yang terbukti melakukan korupsi. Kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi.(*Y)
