Way Kanan – Polres Way Kanan Polda Lampung meringkus diduga pelaku kasus tindak pidana pencurian di Gedung Inspektorat Pemerintah Kabupaten Way Kanan Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Jum’at (30/05/2025).

Tersangka inisial AG (50) berdomisili di Kampung Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Adanan Mangopang melalui Kasat Reskrim AKP Sigit Barazili menyampaikan kronologis kejadian pada hari Senin, 19-05-2025 sekitar pukul 13.30 WIB, saat korban an. Fransica akan berangkat dari Kejaksaan Negeri Way Kanan menuju PN (Pengadilan Negeri) Blambangan Umpu, korban berhenti di Inspektorat menelpon Saksi D menggunakan HP merek Iphone miliknya sekitar dua menit.

Selanjutnya korban kembali melanjutkan perjalanan menuju PN Blambangan Umpu, setelah sampai di PN Blambangan Umpu lalu korban mengecek tasnya untuk mencari HP miliknya yang lain tetapi tidak ditemukan atau tidak ada ditas.

Setelah itu, korban kembali ke Kejaksaan Negeri Way Kanan dan menceritakan kepada temannya bahwa HP android miliknya yang sudah tidak ada didalam tasnya korban, selanjutnya korban dan saksi berusaha mencari HP tersebut akan tetapi tidak ditemukan.
Atas kejadian tersebut korban mengalami kehilangn 1 (satu) unit HP merek REDMI 13 apabila ditaksir sekitar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan untuk di tindak lanjuti.

Kronologis ungkapnya pada hari Selasa, 27-05-2025 pukul 17:30 WIB TEKAB 308 PRESISI Satreskrim Polres Way Kanan mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan diduga pelaku di Kampung Karang Umpu, Blambangan Umpu, Way Kanan.

Atas informasi itu, petugas melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terduga pelaku AG tanpa disertai perlawanan berikut HP merek REDMI 13 dan kotak HPnya lalu dibawa dan diamankan ke Polres Way Kanan guna Penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya pelaku dapat diancam dalam pasal 362 KUHP dengan kurung maksimal lima tahun penjara,“ungkap Kasatreskrim.(*)

Way Kanan – Praktik penahanan ijazah asli pekerja oleh perusahaan masih menjadi sorotan. Menanggapi hal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Way Kanan mengingatkan kembali perihal surat dari Kementerian Ketenagakerjaan yang mengatur masalah tersebut.

Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Jamsostek Disnakertrans Way Kanan, Rahmat, mengungkapkan bahwa pihaknya merujuk pada surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B.796/PHI JSK/IX/2015. Surat tertanggal 11 September 2015 tersebut ditujukan kepada seluruh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan di daerah, Jum’at (30/05/2025).

“Surat ini dikeluarkan sebagai respons atas banyaknya pengaduan terkait permasalahan penahanan ijazah asli pekerja atau buruh di perusahaan, khususnya di sektor jasa keuangan atau finance,” ujar Rahmat.

Rahmat menjelaskan, dalam surat tersebut terdapat dua poin penting. Pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya tidak mengatur secara spesifik mengenai larangan penyerahan ijazah asli dalam pelaksanaan pekerjaan.

“Kedua, merujuk pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,” jelas Rahmat.

“Artinya, sepanjang penyerahan ijazah dalam pelaksanaan pekerjaan disepakati oleh kedua belah pihak, maka para pihak wajib memenuhi kesepakatan tersebut.

Meskipun demikian, lanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat tersebut juga memberikan arahan penting kepada dinas-dinas di daerah.

“Ada dua hal yang diminta untuk kami perhatikan dan tindak lanjuti,” tegas Rahmat.

Pertama, menekankan kepada perusahaan yang perjanjian kerjanya telah berakhir untuk segera mengembalikan ijazah asli milik pekerja. Poin kedua, Disnakertrans diminta untuk gencar melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada para pencari kerja.

“Tujuannya agar para pencari kerja lebih memperhatikan dan mencermati secara detail hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja, termasuk klausul mengenai ijazah, sebelum menandatanganinya,”imbaunya.

Dengan adanya penegasan ini, diharapkan baik pihak perusahaan maupun pekerja dapat lebih memahami hak dan kewajibannya masing-masing terkait penyerahan ijazah dalam hubungan kerja, sehingga dapat meminimalisir potensi perselisihan di kemudian hari.(*)

Way Kanan – Pemerintah Kabupaten Wayankanan komitmen mendukung upaya pemerintah pusat memperkuat  ketahanan pangan lokal dan kemandirian ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Pelaksan Tugas Bupati Waykanan Ayu Asalasiyah megatakan, saat ini Kopdes Merah Putih sudah terbentuk di seluruh kampung/desa di kabupaten setempat.

“Dari 227 kampung di Kabupaten Waykanan semuanya sudah membentuk Koperasi Merah Putih. Namun, yang sudah berbadan hukum baru 51 koperasi. Kita akan terus mempercepat proses ini, agar seluruh Koperas Merah Putih di Kabupaten Waykanan berbadan hukum,” kata Ayu usai menghadiri Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Kopedes Merah Putih.

Kegiatan yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Wakil Gubernur Lampung  Jihan Nurlela itu berlangsung di Graha Adora, Kabupaten Pesawaran, pada Rabu (28-5-2025).

Ayu menjelaskan, Kopdes Merah Putih bukan sekedar wadah perekonomian masyarakat. Lebih dari itu diharapkan menjadi  motor penggerak ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi desa.

“Dengan terbentuknya koperasi ini, hasil pertanian warga akan lebih mudah diserap, rantai distribusi bisa dipangkas, dan masyarakat dapat terhindar dari praktik rentenir maupun pinjaman online illegal,” harapnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waykanan Desta Budi Rahayu menambahkan, selanjutnya pihaknya akan fokus pada tahap pembinaan, pendampingan, serta memastikan kegiatanusaha Kopdes Merah Putih yang telah terbentuk berjalan aktif, sehat, dan profesional.

“Kami optimis, dengan komitmen semua pihak, Kopdes Merah Putih akan menjadi tonggak baru kebangkitan ekonomi desa di Kabupaten Waykanan,” tegasnya.

Sebelumnya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam sambutanya mengapresiasi keberhasilan Provini Lampung dalam percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih. Dia menerangkan, pembentukan kopdes tersebut merupakan upaya strategis pemerintah untuk membangun koperasi yang sehat dan berdaya saing.

“Program Koperasi Merah Putih  memiliki potensi besar dalam mengatasi persoalan ekonomi desa, seperti kemiskinan ekstrem dan pengangguran,”kata Zulhas-sapaan akrab Zulkifli Hasan.

Untuk mengoptimalkan kegiatan usaha Kopdes Merah Putih, pemerintah pusat akan menyalurkan dan Rp3 miliar untuk tiap koperasi. Namun, dia menegaskan dana tersebut 
bukan bantuan hibah, melainkan plafon pinjaman dari bank yang ditujukan untuk pengembangan usaha koperasi.

“Pinjaman modal ini akan memotivasi kegiatan usaha koperasi berjalan dengan baik, dibantidn bantuan langsung yang bersifat hibah,” terangnya.

Berbagai jenis usaha yang dapat dijalankan Koperasi Merah Putih, antara lain. Agen pupuk, pangkalan LPG, hingga warung sembako. Selain itu, Kopdes Merah Putih juga akan difungsikan sebagai kanal distribusi bantuan sosial dan sarana penyerapan hasil panen petani.(*)