Pesisir Barat- Diduga langgar aturan anggota DPRD Pesisir Barat Lampung lakukan inspeksi mendadak (Sidak) di proyek land clearing pembangunan Rumah Sakit Umum Deerah (RSUD) KH, Muhammad Thohir di Way Batu, Kecamatan Pesisir Tengah, Senin (3/2/2025).
Pasalnya, pemerintah setempat belum melaksanakan lelang terhadap proyek tersebut, namun sudah dikerjakan oleh pihak terkait.
Anggota DPRD Pesisir Barat, Mat Muhizar mengatakan, pihaknya menilai ada keganjilan terhadap pengerjaan proyek tersebut.
“Tapi belum bisa langsung kita simpulkan, kita akan memanggil Dinas PUPR terlebih dahulu,” ungkapnya.
Dikatakannya, pihaknya akan mempertanyakan pengerjaan proyek tersebut menggunakan dana dari mana, jika tidak sesuai aturan pengerjaan ini akan dihentikan.
Pada bulan yang lalu pihaknya telah berbicara dengan Kementerian Kesehatan terkait rencana peningkatan status RSUD Pesisir Barat.
Jika berbicara keinginan dan masukan masyarakat pihaknya lebih merekomendasikan lokasi RSUD yang lama yakni di Way Suluh, Kecamatan Krui Selatan.
“Karena bisa kita lihat sendiri kondisi untuk lokasi yang ada di Way Batu ini ketinggian gunungnya mencapai puluhan meter dan itu harus diratakan,” jelasnya.
“Sementara kalau di loaksi RSUD yang lama lokasinya tidak ekstrem seperti ini, pengerjaannya lebih mudah dan lebih hemat anggaran,” sambungnya.
Ia mengajak Pemerintah setempat agar menggunakan hati nurani dalam mengambil kebijakan agar kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Pesisir Barat, Muhamad Amin Basri mengatakan, legalitas dan surat-surat SK zaman PJ Bupati Kherlani 2015 terkait tanah RSUD yang ada di Way Suluh sudah diserahkan pihaknya kepada Kemenkes RI.
“Terkait dengan land clearing yang dikerjakan ini tentu akan kami pertanyakan, tapi kami akan memanggil Dinas PUPR untuk menjelaskan proyek ini,” ucapnya.
Sehingga nanti bisa disimpulkan apakah ini melanggar aturan, regulasi dan lainnya.
“Sore ini juga akan kami layangkan surat pemanggilan terhadap Dinas PUPR,” tandasnya. (*)
