Koranaspirasi.com|Pesisir Barat – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlangsung di Hotel Santika, Kecamatan Pesisir Tengah.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Bappeda Provinsi Lampung Anang Risgiyanto, Kepala DPMDT Provinsi Lampung Saiful, Asisten II Pesisir Barat Zukri Amin, Ketua DPRD Pesisir Barat M. Emil Lil Ardi, Wakil Ketua I DPRD Pesisir Barat Mat Muhizar, Kepala Kemenag Pesisir Barat Ahmad Khotob, serta unsur Forkopimda, kepala OPD, dan stakeholder terkait lainnya.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Pemkab Pesisir Barat, Zukri Amin, mengatakan bahwa dalam RKPD 2027, pemerintah daerah menetapkan lima prioritas utama pembangunan. Prioritas tersebut meliputi pengembangan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung ketahanan pangan serta tangguh terhadap bencana.
Selain itu, pemerintah juga fokus pada pengembangan ekonomi potensial guna menurunkan angka kemiskinan, serta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Prioritas lainnya adalah mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat dan pelestarian budaya daerah, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan berintegritas.
Zukri Amin mengakui bahwa terdapat berbagai tantangan dan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan. Namun demikian, pihaknya tetap berupaya menyesuaikan program dengan kondisi riil yang ada.
”Tadi juga sudah disampaikan oleh provinsi akan mendukung sektor pariwisata kita. Kunjungan wisatawan mancanegara setiap tahun hampir mencapai 40 ribu pengunjung. Mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, pariwisata kita bisa lebih berkembang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto, menegaskan bahwa fokus utama perencanaan tahun 2027 adalah membangun pondasi transformasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menilai masih terdapat sejumlah permasalahan ekonomi di Pesisir Barat yang perlu ditangani melalui langkah-langkah transformatif.
Menurutnya, Musrenbang menjadi momentum penting untuk mensinergikan pembangunan antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat pembangunan. Dengan perputaran uang di Pesisir Barat yang mencapai sekitar Rp6,6 triliun, potensi tersebut dinilai harus dikelola secara optimal.
”Pada prinsipnya bagaimana kemiskinan menurun, masyarakat dilayani dengan baik, dan kesejahteraan meningkat,” pungkasnya. (Byg)
