Pesisir Barat – Ketua Forum Silaturahmi Masyarakat dan juga Tokoh pemekaran Kabupaten Pesisir Barat, Parid Wijaya, mengungkapkan dugaan adanya kejanggalan dalam pembangunan gedung PKK di Pesisir Barat.
Ia menilai anggaran proyek yang menelan dana lebih dari Rp11 miliar itu terlalu fantastis dan tidak sesuai dengan kondisi fisik bangunan saat ini.
”Sejak awal kami sudah menduga akan ada permasalahan, karena anggarannya terlalu besar. Jika melihat kondisi fisiknya sekarang, apalagi pagarnya sudah roboh, maka indikasinya sangat besar telah terjadi mark-up,” ujar Parid, Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, bangunan tersebut beserta tanahnya hanya layak dihargai sekitar Rp3 miliar. Perbedaan nilai yang sangat mencolok inilah yang mendorong pihaknya untuk melaporkan dugaan penyimpangan tersebut ke berbagai pihak.
Parid juga menyebut bahwa masalah ini telah disampaikan dalam rapat dengar pendapat (hearing) dengan DPRD Kabupaten Pesisir Barat. Ia berharap aparat penegak hukum dapat segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan uang negara.
“Saya minta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti hal ini, termasuk juga menyelidiki keberadaan BUMD yang sekarang sudah tidak ada lagi,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi dan menyelamatkan keuangan negara dari praktik-praktik penyelewengan.
Hal senada di sampaikan Anggota DPRD setempat Mad Muhizar, ” Pihaknya telah mengadakan peninjauan gedung PKK, dari hasil sidak komisi ll mendapatkan beberapa catatan kondisi bangunan.
“Kami telah berkomunikasi dengan pihak pelaksana, memang terkendala masih dalam proses perbaikan sesuai petunjuk dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK), dan pihak pelaksana akan mengadakan perbaikan sesuai dengan kesepakatan dengan BPK,” Ujarnya. (byg)
