Pesisir Barat – Amarah warga Pekon Way Narta, Kecamatan Pesisir Utara, meledak tak terbendung. Puluhan warga mendatangi Kantor Kecamatan Pesisir Utara, kamis (14/8), untuk menyuarakan penolakan keras terhadap rencana pelantikan kembali Basri sebagai Kepala Pekon (Peratin).
Mantan peratin ini sebelumnya telah di skorsing akibat skandal asusila yang terjadi di Balai Desa, dan kini juga dihadapkan pada dugaan penyelewengan anggaran pembangunan desa serta dugaan ketidak adilan dalam memimpin seperti baksos yang di indikasi hanya untuk sekompok warga saja tidak objektif melainkan hanya kedekatan dan kekerabatan dalam mendata baksos
Skandal memalukan itu terkuak setelah rekaman CCTV memperlihatkan Basri berbuat asusila dengan seorang aparat pekon yang berstatus istri orang lain. Bagi warga, peristiwa tersebut bukan hanya meruntuhkan kehormatan pribadi, tetapi juga mencoreng nama baik desa di mata publik. Kekecewaan kian membesar karena Basri juga diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana proyek desa, sehingga menambah daftar hitam pelanggaran yang ditorehkannya.
“Kami tidak mau desa kami dipimpin orang yang sudah jelas merusak moral dan merugikan rakyat. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal kehormatan, harga diri, dan masa depan desa kami,” ucap Nasrudin salah satu warga dengan nada geram. Seruan itu disambut sorakan setuju dari puluhan warga lain yang hadir.
Aksi protes yang sempat memanas akhirnya difasilitasi pihak kecamatan untuk bermusyawarah di aula kantor. Pertemuan tersebut dihadiri Camat, Sekcam, Kasi Pemerintahan, LHP, LPM, raja adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta puluhan warga. Suasana musyawarah berlangsung tegang namun tertib, dengan setiap perwakilan warga menyampaikan alasan penolakan mereka secara bergantian.
Dalam forum itu, warga menyerahkan tuntutan tertulis kepada Bupati melalui Camat, yang berisi:
1. Menunda sertijab/pengukuhan Basri sebagai Peratin Way Narta dari 14–21 Agustus 2025.
2. Menolak pengangkatan Irwansyah (Juru Tulis) sebagai Plh Peratin Way Narta.
3. Menunjuk kembali Pj Peratin sebagai pengganti Basri yang belum dikukuhkan
4. Meminta pemberhentian tetap Basri dari jabatan Peratin sesuai hukum yang berlaku.
5. Menolak Basri memimpin Pekon Way Narta di masa mendatang.
Warga menegaskan, jika tuntutan ini diabaikan, mereka siap melakukan aksi yang lebih besar dan melibatkan massa dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk mengambil sikap tegas demi menjaga kehormatan desa, menghindari perpecahan, dan memastikan pemimpin yang bersih serta berintegritas memimpin Pekon Way Narta.
“Jangan sampai kesalahan masa lalu diulang kembali. Kami ingin pemimpin yang bisa menjadi teladan, bukan yang menjadi bahan gunjingan,” ujar seorang tokoh masyarakat, menutup pertemuan tersebut dengan pesan tegas.
Sementara itu, Camat Pesisir Utara, Nurohmat saaat dikonfirmasi mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan tuntunan warga tersebut kepada Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pekon (DPMP).
“Hari ini tuntan warga sudah kita sampaikan kepada DPMP, kita tetap mengikuti prosedur yang ada, untuk selanjutnya kita menunggu arahan lebih lanjut,” Tandasnya. (Byg)
